Ini Alasan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
DELAPANTOTO – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menegaskan larangan bagi pejabat wakil menteri untuk merangkap jabatan lain, baik di sektor pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN). Putusan ini muncul setelah MK meninjau beberapa peraturan dan praktik yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut bahwa rangkap jabatan oleh wakil menteri bisa mengganggu fokus dan efektivitas kerja. Jabatan wakil menteri seharusnya menuntut konsentrasi penuh dalam mendukung kebijakan menteri dan pelaksanaan program pemerintah. Jika yang bersangkutan merangkap jabatan lain, ada risiko tugas kementerian tidak dijalankan secara optimal.
Selain itu, MK menekankan potensi konflik kepentingan. Seorang wakil menteri yang merangkap jabatan di BUMN atau lembaga lain berpotensi menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi atau institusi lain berbenturan dengan tugas publik. Hal ini dinilai dapat mengurangi integritas dan akuntabilitas pejabat negara.
MK juga menyoroti prinsip good governance dan transparansi. Larangan rangkap jabatan dimaksudkan agar pejabat publik fokus pada amanah yang diberikan oleh negara dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dengan demikian, pengambilan keputusan lebih jelas, objektif, dan bebas dari tekanan kepentingan lain.
Putusan MK ini mengikat pemerintah dan seluruh kementerian, sehingga wakil menteri yang saat ini merangkap jabatan diminta menyesuaikan diri sesuai ketentuan hukum. MK menegaskan, kepatuhan terhadap putusan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan sistem tata kelola negara yang bersih serta profesional.
Sumber: malukutogel.my.id
